Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia bersiap melaksanakan pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Zulhijah 1447 Hijriah sebagai bagian tak terpisahkan dari sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Adha 2026. Agenda krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 17 Mei 2026, dengan fokus utama di lima titik strategis di wilayah DKI Jakarta, sekaligus melibatkan 88 lokasi pengamatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Langkah ini merupakan upaya Kemenag untuk mengintegrasikan data hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung) demi menghasilkan keputusan yang sahih dan diterima seluruh umat Islam di Tanah Air.
Sidang isbat sendiri akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum penting yang menyatukan berbagai pihak untuk mencapai konsensus. Penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk hari raya besar seperti Idul Adha, memiliki implikasi luas bagi pelaksanaan ibadah haji, kurban, dan perayaan bagi jutaan umat Muslim di Indonesia.
Berdasarkan perhitungan astronomis yang telah dilakukan, konjungsi atau ijtimak (pertemuan bulan dan matahari dalam satu bujur astronomis) diperkirakan terjadi pada hari pelaksanaan rukyat, tepatnya sekitar pukul 03.00.55 WIB. Ini merupakan momen krusial yang menandai fase bulan baru, menjadi dasar bagi kemungkinan terlihatnya hilal setelah matahari terbenam.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia saat pelaksanaan rukyat diproyeksikan berada di atas ufuk, berkisar antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit. Ketinggian ini secara umum dianggap memenuhi kriteria visibilitas hilal menurut beberapa mazhab dan konsensus yang sering digunakan dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.
Untuk memastikan keakuratan data pengamatan, Kemenag telah menyebar tim pemantau di 88 titik lokasi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Penyebaran titik ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kondisi geografis dan cuaca, serta memperluas cakupan observasi demi mendapatkan data rukyat yang komprehensif.
Koordinasi dalam proses pengamatan hilal melibatkan berbagai lembaga dan pakar. Unsur-unsur yang terlibat antara lain Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk data cuaca dan atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kajian ilmiah, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data posisi geografis yang presisi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, ahli falak, dan akademisi turut serta memberikan kontribusi keilmuan dan legitimasi keagamaan.
"Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 H secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia," tegas Arsad Hidayat. Ia menambahkan bahwa penambahan lokasi pengamatan di lapangan secara masif merupakan strategi kementerian untuk meminimalkan potensi kekeliruan data sebelum sidang isbat resmi dimulai.
Secara spesifik di wilayah DKI Jakarta, Kemenag telah menetapkan lima lokasi utama untuk pemantauan hilal. Titik-titik ini dipilih berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kondisi geografis yang mendukung observasi. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta, yang sering menjadi pusat koordinasi; Masjid Raya Hasyim Asy’ari di Jakarta Barat; dan Masjid Musariin Pesantren Al-Hidayah Basmol, juga di Jakarta Barat.
Dua lokasi lainnya yang memiliki karakteristik geografis unik adalah Pulau Karya atau Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, yang bersifat tentatif namun menawarkan pandangan ufuk yang minim gangguan; serta Rumah Falak Pondok Labu di Jakarta Selatan, sebuah pusat studi astronomi Islam yang memiliki peralatan dan keahlian khusus. Pemilihan lokasi-lokasi ini mencerminkan upaya Kemenag untuk mencakup berbagai perspektif pengamatan, dari pusat kota hingga area pesisir.
"Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat," pungkas Arsad Hidayat. Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi multipihak, Kemenag berharap dapat menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1447 H dan secara otomatis Hari Raya Idul Adha 2026 dengan ketepatan dan kesatuan bagi seluruh umat Muslim di Indonesia. Keputusan ini sangat dinantikan untuk perencanaan ibadah dan perayaan yang akan datang.