Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengonfirmasi adanya indikasi kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyasar sejumlah proyek infrastruktur krusial di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Pernyataan ini disampaikan Dody dalam sebuah media briefing di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat, 22 Mei 2026, menandai komitmen kementerian dalam menjaga integritas sektor pembangunan.
Dugaan praktik ilegal ini mencakup berbagai proyek vital yang menjadi tulang punggung ketahanan air nasional. Menteri Dody menjelaskan bahwa lingkup proyek yang terjerat dugaan korupsi tersebut meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, hingga pekerjaan konservasi sungai. Sektor sumber daya air, dengan alokasi anggaran yang signifikan, memang rentan terhadap praktik penyimpangan jika pengawasan tidak ketat.
Meskipun demikian, Dody Hanggodo mengakui bahwa ia belum memiliki detail lengkap mengenai perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ia hanya memastikan bahwa modus operandi yang terindikasi kuat adalah suap, sebuah kejahatan yang seringkali menyertai proyek-proyek besar. "Proyeknya bendungan, irigasi. Rata-rata ya suap ya. Namanya juga sumber daya air, ya di situ semuanya ya ada di situlah. Ada bendungan, ada irigasi, ada sungai, ada segala macamlah," ujar Dody, memberikan gambaran umum lingkup dugaan pelanggaran.
Proses hukum atas kasus ini bermula dari laporan internal yang disampaikan oleh jajaran Kementerian PUPR sendiri. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR menjadi pihak pertama yang mengajukan laporan resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam membersihkan internalnya dari praktik korupsi.
Menurut penuturan Menteri Dody, laporan awal tersebut kemudian didisposisikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Hal ini terjadi, menurutnya, karena nilai kerugian atau cakupan perkara yang diduga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi berskala nasional yang biasa ditangani Jampidsus. Pemindahan penanganan ke Kejati diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.
Yang menarik, Menteri PUPR bahkan baru mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini setelah mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Ini mengindikasikan bahwa penyelidikan mungkin telah berkembang atau ada informasi baru yang belum sepenuhnya sampai ke tingkat menteri. "Itu tahu malahan. Malah saya enggak tahu, dia yang tahu tuh. Apa waktu itu ya? Suap sama TPPU sih ingatan saya," ucap Dody, menanggapi pertanyaan awak media.
Kementerian PUPR menegaskan komitmen penuh untuk tidak menghambat jalannya proses hukum. Seluruh jajaran siap membuka akses dan memberikan data yang dibutuhkan aparat penegak hukum untuk penyidikan lebih lanjut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam upaya memberantas korupsi di sektor publik.
Di tengah bergulirnya kasus ini, Dody Hanggodo juga menekankan bahwa proses hukum tidak boleh mengganggu program prioritas pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur sumber daya air memiliki peran strategis yang sangat vital, terutama dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Keberhasilan program ini dianggap wajib dan harus sukses "at any cost," demi kepentingan rakyat dan kedaulatan pangan bangsa.
Lebih lanjut, Menteri Dody juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan peringatan keras kepada generasi muda di lingkungan Kementerian PUPR. Ia mengingatkan agar tidak mudah terjerumus dalam praktik-praktik ilegal yang dapat merusak integritas dan masa depan karier mereka. Kesempatan pendidikan dan pengembangan karier yang luas di kementerian tidak seharusnya ditukar dengan tindakan yang melanggar hukum.
"Kesempatan kalian sekolah itu terbuka lebar, lebar banget. Enggak perlu ditukar sama pekerjaan hina seperti itu," tegas Dody Hanggodo. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya etika, moral, dan profesionalisme sebagai fondasi utama bagi para pegawai negeri, terutama dalam sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus dugaan suap dan TPPU ini diharapkan menjadi momentum bagi Kementerian PUPR untuk terus berbenah dan memperkuat sistem pengawasan internal.