Sikap kritis PDIP, menurut Aria Bima, merupakan manifestasi dari prinsip check and balances yang esensial dalam sebuah negara demokrasi. Ia menjelaskan bahwa setiap kritik yang dilayangkan oleh partainya selalu berlandaskan argumentasi yang jelas, terukur, dan bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan demi kemaslahatan bangsa. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam praktik demokrasi modern, memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang terlalu dominan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
"Apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya adalah marwah PDI-P. Kritis dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah, tetapi dengan cara yang benar," ujar Aria Bima, menjelaskan filosofi di balik posisi politik partainya. Ia menekankan bahwa kebenaran yang dimaksud tidak semata-mata sekehendak PDIP, melainkan mengacu pada koridor hukum tertinggi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta keberpihakan pada rakyat.
Politikus senior PDIP ini memaparkan lebih lanjut bahwa indikator kebenaran dalam kritik mereka selalu berpusat pada asas Pancasila, konstitusi, dan terutama kemaslahatan masyarakat luas, khususnya wong cilik. "Ya, kritisnya sekali lagi, kita bela pemerintah dengan cara yang benar. Benar tidak sekehendak PDI Perjuangan. Benar dalam konteks Pancasila, konstitusi, dan kebebasan pada rakyat," tambahnya, menegaskan komitmen PDIP terhadap nilai-nilai fundamental bangsa.
Aria Bima juga mengklarifikasi bahwa PDIP tidak pernah bersikap apriori atau menaruh prasangka buruk terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk tidak sekadar melayangkan kecaman atau bersikap antipati tanpa argumen yang kuat. Ini menunjukkan kematangan berpolitik dan keinginan untuk berkontribusi secara konstruktif, meskipun berada di luar struktur kabinet.
Meskipun memilih berada di luar susunan kabinet pemerintahan, Aria Bima mendefinisikan posisi hukum dan politik PDIP saat ini sebagai mitra strategis bagi eksekutif. Menurutnya, langkah kritis baru akan diambil apabila kebijakan yang lahir dari pemerintah berpotensi mencederai hak-hak masyarakat atau melanggar aturan negara. "Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," tegasnya.
Kehadiran kekuatan politik di luar struktur pemerintahan dinilai sangat vital bagi kesehatan iklim demokrasi di parlemen. Peran tersebut dibutuhkan agar gagasan alternatif yang berpihak pada rakyat tetap bisa disuarakan dan dipertimbangkan. Tanpa adanya suara kritis yang kuat dan independen, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi unilateral dan kurang representatif.
"Apapun, parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis. Partai yang di luar pemerintah mampu memberikan kritik yang benar-benar membunyikan suara-suara alternatif atau pikiran-pikiran alternatif yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat," pungkas Aria Bima, menyoroti urgensi peran oposisi konstruktif. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah telah melewati proses pengujian dan perdebatan yang sehat di ranah legislatif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sempat berkelakar mengenai tajamnya kritik dari kader PDIP. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDI-P ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo Subianto, yang disambut senyum dari para anggota dewan.
Meski mengaku merasa "pilu" akibat kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dapat memaklumi seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari sistem pengawasan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui mekanisme check and balances. Apresiasi ini menunjukkan kematangan politik antara eksekutif dan legislatif, di mana kritik dianggap sebagai bagian integral dari proses pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dinamika ini memperkaya lanskap politik Indonesia, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan multi-perspektif demi kemajuan bangsa.