Keputusan penetapan tersangka diambil pada Kamis (21/5/2026) setelah serangkaian penyelidikan mendalam dan pengumpulan bukti. RRP dinilai lalai dalam mengemudikan kendaraannya, sebuah kelalaian yang berujung pada tabrakan fatal dengan rangkaian KRL.
Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Gefri Agitia, menjelaskan bahwa RRP dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal ini secara spesifik mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kerusakan barang atau kerugian materiil.
Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana enam bulan penjara atau denda sebesar Rp 1 juta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, terutama di area perlintasan kereta api yang sangat berisiko.
Insiden kecelakaan antara taksi listrik Green SM dan KRL ini sendiri terjadi pada Senin (27/4/2026) malam di perlintasan sebidang Jalan Ampera. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kompol Gefri, kronologi bermula ketika taksi yang dikemudikan RRP melaju dari arah utara menuju selatan.
Saat berada tepat di tengah jalur rel, kendaraan taksi berwarna hijau tersebut tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak dapat bergerak. Tak berselang lama, KRL dengan nomor seri CLI-125.1212 yang melaju dari arah barat tak dapat menghindari tabrakan, mengakibatkan taksi mengalami kerusakan parah di bagian depan dan samping.
Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap RRP. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa insiden tersebut tidak menimbulkan korban luka berat, luka ringan, apalagi korban jiwa, baik dari pihak pengemudi taksi maupun penumpang KRL.
Dengan tidak adanya korban jiwa atau luka serius, kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Oleh karena itu, perkara kecelakaan lalu lintas ini akan diselesaikan melalui mekanisme persidangan dengan hakim tunggal, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk kasus-kasus tipiring.
Untuk merampungkan berkas perkara, penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Masinis KRL yang bertugas, penjaga palang pintu perlintasan, pengemudi RRP sendiri, hingga saksi ahli dari agen pemegang merek taksi turut dimintai keterangan untuk memperkuat penyelidikan.
Masinis KRL yang bernama Sulih dipastikan bebas dari sanksi pidana dalam kasus ini, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api di perlintasan.
Kecelakaan ini sempat mengganggu kelancaran arus perjalanan kereta api pada lintas Bekasi-Cikarang selama beberapa jam, menimbulkan antrean panjang dan keterlambatan bagi para komuter. Dampak insiden bahkan meluas hingga mengakibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang datang dari arah belakang ikut menabrak rangkaian KRL yang terpaksa berhenti mendadak di jalur tersebut.
Insiden di perlintasan sebidang Jalan Ampera ini kembali menyoroti pentingnya kewaspadaan ekstra di area rawan kecelakaan kereta api di Indonesia. Perlintasan sebidang seringkali menjadi titik rawan karena pertemuan langsung antara jalur kereta api yang berkecepatan tinggi dan lalu lintas jalan raya yang padat.
Keselamatan di perlintasan sebidang menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi pengendara kendaraan bermotor tetapi juga bagi pihak operator perkeretaapian dan pemerintah daerah. Edukasi publik yang berkelanjutan mengenai bahaya menerobos palang pintu serta peningkatan fasilitas keselamatan seperti palang pintu otomatis, sirine peringatan, dan rambu yang jelas perlu terus digalakkan.
Peningkatan kesadaran dan disiplin berlalu lintas adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan insiden tragis di perlintasan sebidang dapat diminimalisir demi keselamatan seluruh pengguna jalan dan perjalanan kereta api.