Lebih dari 34.000 jemaah haji asal Indonesia dilaporkan telah menunaikan kewajiban pembayaran dam di Arab Saudi melalui kanal resmi. Data yang dihimpun hingga Jumat, 15 Mei 2026, menunjukkan total 34.308 jemaah telah memanfaatkan fasilitas ini, menandai komitmen pemerintah dalam memastikan proses ibadah yang transparan dan akuntabel. Setiap jemaah dikenakan biaya sebesar 720 riyal Saudi untuk pembayaran dam ini.
Kewajiban pembayaran dam merupakan bagian integral dari rangkaian ibadah haji, khususnya bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu’ atau qiran, serta bagi mereka yang melakukan pelanggaran ihram. Proses pembayaran yang terintegrasi ini difasilitasi melalui Adahi Project, sebuah inisiatif yang legal di Kerajaan Arab Saudi, bekerja sama dengan platform digital Nusuk Masar. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan syariat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan dam.
Maria Assegaf, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia, menegaskan pentingnya kanal resmi ini. "Hingga saat ini, data yang kami terima tercatat sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Maria. Ia menambahkan bahwa penggunaan platform digital dirancang untuk memastikan integrasi data dan kemudahan akses bagi seluruh jemaah, sekaligus menjaga akuntabilitas seluruh proses ibadah di Tanah Suci.
Kemenhaj RI, melalui pernyataan Maria, menggarisbawahi bahwa mekanisme pembayaran dam secara resmi melalui Adahi yang terintegrasi dengan platform Nusuk Masar adalah jalur yang direkomendasikan. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses penyembelihan hewan dam dilakukan secara tertib, sesuai aturan administrasi, dan memenuhi syariat Islam. Transparansi menjadi pilar utama dalam sistem ini, sehingga jemaah dapat merasa tenang dan yakin akan sahnya ibadah mereka.
Tidak hanya mengandalkan platform digital, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan ketat terhadap arus dana pembayaran dam ini. "PPIH memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji Indonesia dilakukan secara transparan," imbuh Maria, menegaskan peran pengawasan lapangan yang krusial. Pengawasan ini memastikan setiap riyal yang dibayarkan jemaah dialokasikan dengan benar untuk tujuan syariat.
Untuk mengoptimalkan pelayanan di lapangan, terutama bagi jemaah yang membutuhkan perhatian lebih, petugas khusus dikerahkan untuk mendatangi langsung akomodasi jemaah. Skema layanan "jemput bola" ini menjadi prioritas utama bagi jemaah lansia, disabilitas, dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan prima tanpa terkecuali.
"Jadi skema jemput bola ini diharapkan mempermudah jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, dalam menunaikan kewajiban dam mereka," jelas Maria. Setiap petugas kloter memiliki tanggung jawab untuk mendampingi jemaah dalam setiap tahapan transaksi hingga tuntas. Setelah pembayaran selesai, jemaah akan menerima dokumen fisik sebagai bukti sah transaksi mereka telah terdaftar dalam basis data pemerintah.
Kemenhaj RI juga mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh jemaah agar tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tidak resmi atau menggunakan jasa calo. Praktik tersebut berisiko tinggi terhadap penipuan, ketidaksesuaian syariat, atau bahkan ketidakabsahan ibadah. Dengan memanfaatkan kanal resmi, jemaah akan mendapatkan jaminan penuh bahwa kewajiban dam mereka tertunaikan dengan benar dan sah secara agama maupun hukum.
Inisiatif pembayaran dam melalui jalur resmi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Melalui sistem yang terintegrasi dan transparan, diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah mereka dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan, bebas dari kekhawatiran akan aspek-aspek administratif maupun syariat.