Suasana Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, pada Senin (18/5/2026) malam, mendadak hangat oleh sorotan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini secara khusus menyapa Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin. Sapaan tersebut bukan sekadar basa-basi, melainkan mengisyaratkan dinamika krusial menjelang pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama yang tengah menjadi isu hangat di internal organisasi.
Momen tersebut terekam jelas saat Cak Imin menyampaikan sambutannya di hadapan ratusan pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia. "Kyai Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah. Mana Gus Rozin tadi ya? Penting ini menjelang muktamar," ujar Cak Imin, mengundang perhatian hadirin dan menggarisbawahi urgensi pembicaraan muktamar di tengah forum yang berbeda agenda.
Sapaan Cak Imin ini mengemuka di tengah derasnya desakan dari Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Forum tersebut menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk segera menyelenggarakan muktamar, agenda tertinggi organisasi, selambat-lambatnya pada awal Agustus 2026. Ultimatum serius pun dilayangkan: jika batas waktu tersebut terlampaui, PWNU bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU.
Ancaman mosi tidak percaya ini bukan sekadar gertakan biasa. Hal ini disampaikan langsung oleh Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah, saat memimpin rombongan pengurus wilayah mendatangi kantor PBNU di Jakarta pada Selasa (28/4/2026). Kedatangan mereka merupakan langkah konsolidasi pimpinan wilayah untuk menyikapi kebuntuan komunikasi dan stagnasi di tingkat elite PBNU.
Gus Rozin, sebagai salah satu tokoh muda NU yang berpengaruh, khususnya di Jawa Tengah, menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi daerah. Ia dikenal sebagai sosok yang kritis namun konstruktif, mewakili keresahan banyak PWNU terhadap kondisi internal PBNU. Desakan ini mencerminkan kekhawatiran meluas di kalangan akar rumput dan pimpinan wilayah.
Forum wilayah menyatakan keprihatinan mendalam karena belum terlihat adanya perkembangan signifikan pasca-kesepakatan islah yang sempat diupayakan untuk mengurai kebuntuan komunikasi. Islah yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi yang diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pandangan dan friksi di antara para pemimpin PBNU. Dengan kondisi yang tak kunjung membaik, muktamar dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan soliditas dan arah organisasi.
Aspirasi mendesak dari forum wilayah ini telah diteruskan dan diterima oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, melalui sambungan daring. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, juga telah menyambut langsung delegasi PWNU di ruang kerjanya. Respons dari kedua pucuk pimpinan PBNU ini menunjukkan bahwa persoalan muktamar memang menjadi perhatian serius di tingkat pusat.
Keterlambatan pelaksanaan agenda penting seperti muktamar dinilai berisiko mengganggu konsolidasi internal organisasi yang amat vital. Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam urusan kebangsaan dan keumatan. Tanpa konsolidasi yang kuat, peran tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Tuntutan resmi dari Forum Ketua PWNU se-Indonesia ini mencakup tiga poin utama yang fundamental. Pertama, permintaan agar PBNU konsisten mematuhi hasil Rapat Pleno tanggal 29 Januari 2026. Kedua, kepatuhan terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah serta Tanfidziyah tanggal 18 Maret 2026. Kedua kesepakatan ini diyakini terkait dengan pembentukan panitia Munas/Konbes (Musyawarah Nasional/Konferensi Besar) dan muktamar, yang merupakan tahapan awal menuju puncak permusyawaratan tertinggi NU.
Gerakan penegasan arah kepemimpinan organisasi ini diklaim telah mengantongi dukungan resmi dari 23 Ketua PWNU yang tersebar dari wilayah Aceh hingga Papua Pegunungan. Angka ini menunjukkan bahwa desakan muktamar bukan suara minoritas, melainkan representasi kuat dari mayoritas pengurus wilayah yang menginginkan kejelasan dan stabilitas organisasi. Dukungan lintas wilayah ini memperkuat posisi tawar forum dan memberikan tekanan signifikan kepada PBNU.
Dengan mencuatnya isu muktamar di tengah forum nasional pesantren, dan sapaan khusus Cak Imin kepada Gus Rozin, semakin jelas bahwa dinamika internal Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Seluruh mata kini tertuju pada PBNU, menanti langkah konkret dalam menyikapi desakan dari daerah demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi di masa depan.