Pada Kamis pagi yang menentukan, 21 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan presiden setelah 32 tahun berkuasa. Keputusan monumental ini, yang diumumkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, menjadi puncak dari gelombang desakan reformasi dan demonstrasi massa yang melanda seluruh negeri selama berminggu-minggu, mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental.
Pengunduran diri Soeharto tidak dapat dilepaskan dari situasi nasional yang memanas dan aspirasi kuat masyarakat untuk perubahan mendasar di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis moneter Asia yang parah sejak pertengahan 1997 telah menghantam perekonomian Indonesia, menyebabkan inflasi melonjak, harga-harga melambung tinggi, dan banyak perusahaan gulung tikar. Kondisi ekonomi yang memburuk ini kemudian memicu ketidakpuasan publik yang meluas, menuntut reformasi total dan penghentian praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Rangkaian peristiwa tragis yang mendahului pengunduran diri Soeharto dimulai dengan ditembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti—Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie—oleh aparat keamanan pada 12 Mei 1998. Insiden berdarah ini terjadi saat mereka berpartisipasi dalam aksi damai menuntut reformasi, seketika menyulut amarah publik yang telah terpendam.
Kematian mahasiswa Trisakti memicu gelombang kerusuhan yang lebih besar dan tak terkendali di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kerusuhan pada 13-15 Mei 1998 diwarnai dengan penjarahan, pembakaran pusat perbelanjaan, dan aksi kekerasan massal yang menewaskan ratusan orang. Salah satu titik terkelam adalah kebakaran di toko serba ada Yogya Klender dan Ciledug Plaza yang merenggut banyak korban jiwa. Data mencatat, hingga 17 Mei 1998, sebanyak 499 korban jiwa dan sekitar 4.000 bangunan hangus terbakar akibat kerusuhan yang terus memanas.
Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Soeharto sempat mengupayakan pembentukan Komite Reformasi dan perombakan Kabinet Pembangunan VII sebagai respons terhadap tuntutan massa. Namun, upaya ini tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari berbagai elemen masyarakat maupun tokoh politik. Banyak pihak merasa langkah tersebut terlambat dan tidak cukup substansial untuk mengatasi krisis kepercayaan yang sudah parah.
Dalam pidatonya yang bersejarah, Soeharto mengakui kegagalan upaya tersebut. "Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut," ujarnya. Ia menilai bahwa tanpa dukungan tersebut, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dengan baik, sehingga dibutuhkan solusi yang lebih radikal.
Tekanan semakin memuncak ketika ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menduduki Kompleks Parlemen Senayan pada 18 Mei 1998. Pendudukan gedung DPR/MPR yang menjadi simbol kekuasaan negara tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah di mata rakyat telah runtuh. Dalam momen krusial itu, Ketua MPR Harmoko, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, secara mengejutkan meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya.
Permintaan Harmoko ini, yang disampaikan secara terbuka, merupakan pukulan telak bagi Soeharto dan mengindikasikan retaknya dukungan dari lingkaran kekuasaan terdekatnya. Meskipun Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, sempat menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum, gelombang desakan untuk pengunduran diri Soeharto sudah tak terbendung.
Akhirnya, pada pagi 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB, Soeharto tampil di hadapan publik melalui siaran televisi dari Istana Merdeka. Ditemani oleh Wakil Presiden BJ Habibie dan sejumlah menteri Kabinet Pembangunan VII, Soeharto menyampaikan pernyataan yang mengakhiri 32 tahun kekuasaannya. "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ucapnya dengan tenang namun penuh makna.
Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat itu, kekuasaan eksekutif negara kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Segera setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, BJ Habibie langsung mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga di hadapan Mahkamah Agung di tempat yang sama. Momen ini menandai transisi kekuasaan yang relatif damai, meskipun didahului oleh gejolak yang sangat dahsyat.
Mundurnya Soeharto disambut dengan euforia dan kelegaan di berbagai penjuru Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa dan aktivis reformasi. Hari itu menjadi titik balik penting dalam sejarah bangsa, membuka jalan bagi era Reformasi yang menjanjikan demokratisasi, kebebasan pers, dan penegakan hukum yang lebih baik.
BJ Habibie, sebagai presiden pengganti, menghadapi tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik, menstabilkan perekonomian, dan memulai agenda reformasi. Periode singkat kepemimpinannya menjadi fondasi penting bagi transisi menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.
Peristiwa 21 Mei 1998 akan selalu dikenang sebagai hari bersejarah yang mengubah arah bangsa Indonesia. Ini adalah bukti kekuatan rakyat dalam menuntut perubahan dan pengingat akan pentingnya akuntabilitas kekuasaan. Momen tersebut bukan hanya mengakhiri sebuah era, tetapi juga membuka lembaran baru bagi Indonesia untuk bergerak menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.