Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam dan penghormatan tinggi terhadap sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan. Dalam pidato pentingnya di Gedung DPR pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menilai langkah partai berlambang kepala banteng itu sebagai pengorbanan politik yang signifikan demi menjaga marwah sistem ketatanegaraan dan fungsi penyeimbang demokrasi.
Keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan disoroti sebagai bentuk komitmen terhadap check and balances yang krusial. Meskipun berpotensi melepaskan berbagai fasilitas dan posisi strategis di kabinet, PDIP menegaskan perannya sebagai kekuatan pengawas yang independen.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, turut mendukung pandangan Presiden. Dihubungi pada Kamis (21/5/2026), Lili Romli menegaskan bahwa keberadaan partai politik di luar kabinet adalah elemen vital bagi kesehatan demokrasi dan citra positif sebuah pemerintahan.
"Saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden. Jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, itu justru tidak sehat bagi demokrasi kita dan juga dapat merusak citra pemerintah di mata publik," ujar Lili Romli. Menurutnya, pluralitas pandangan dan fungsi pengawasan adalah esensi demokrasi yang tidak boleh absen.
Lili Romli lebih lanjut menjelaskan bahwa kehadiran oposisi memiliki peran sebagai katup pengaman. Fungsi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan jalannya birokrasi pemerintahan tetap berada di bawah kendali dan pengawasan yang ketat dari luar. Tanpa pengawasan efektif, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang kurang tepat dapat meningkat.
"Oleh karena itu, mutlak harus ada partai yang secara konsisten berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan ini secara optimal," imbuhnya. Peran oposisi tidak hanya sebatas mengkritik, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif dan menjaga akuntabilitas.
Selain itu, partai oposisi juga memegang mandat penting sebagai saluran resmi bagi masyarakat. Mereka menjadi wadah artikulasi publik ketika ada kritik, kekecewaan, atau rasa tidak puas terhadap kebijakan dan kinerja penguasa. Ini memastikan suara rakyat tetap terdengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
"Dan (oposisi menjadi) alat artikulasi publik yang efektif ketika masyarakat merasakan kekecewaan atau perlu menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah," tegas Lili Romli, menggarisbawahi pentingnya peran ini dalam sistem politik yang dinamis.
Apresiasi terhadap sikap politik PDIP ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia memahami bahwa ketiadaan kontrol dari luar kabinet justru akan berdampak buruk bagi kesehatan negara secara keseluruhan. Sistem demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme koreksi dan evaluasi yang berkelanjutan.
"Memang tidak semua partai di sini menjadi bagian dari pemerintah. Dan saya sangat menghormati serta menghargai pilihan itu. Demokrasi kita memerlukan sistem check and balances yang kuat," tutur Prabowo dalam pidatonya. Ia menambahkan, "Saya memahami dan mengerti bahwa PDI Perjuangan telah berkorban untuk memilih berada di luar pemerintahan. Sebenarnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara-saudara telah berjasa besar untuk demokrasi kita."
Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo sempat melontarkan kelakar mengenai keinginan pribadinya untuk merangkul seluruh kekuatan politik. Namun, ia dengan cepat menyadari bahwa skenario tersebut tidak akan sehat bagi jalannya sistem kontrol dan pengawasan dalam pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang terlalu dominan tanpa penyeimbang cenderung kurang transparan dan akuntabel.
"Jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, alangkah manisnya. Alangkah manisnya bagi saya pribadi. Namun, mungkin itu tidak akan baik bagi negara," tandas Prabowo Subianto, sambil menambahkan, "Setiap pemimpin harus siap untuk dikritik, dan setiap eksekutif harus mau diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara-saudara."
Presiden secara terbuka juga mengakui bahwa sikap kritis yang kerap ditunjukkan oleh kader-kader PDIP dalam mengawal jalannya pemerintahan sering kali memberikan "hantaman keras" terhadap roda eksekutif. Namun, ia melihat kritik tersebut sebagai bagian integral dari proses demokrasi yang membangun. Kritik yang konstruktif dapat menjadi cermin bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri dan menjalankan amanah rakyat dengan lebih baik. Dinamika ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim politik yang lebih matang dan bertanggung jawab di Indonesia.