Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengambil langkah sigap dengan menginisiasi pertemuan lintas sektor guna menanggapi lonjakan kasus kriminalitas jalanan dan pembegalan yang meresahkan warga Jakarta Barat. Pertemuan bertajuk "Ngobrol Bareng Forkopimko" (NGOPI) ini digelar pada Jumat, 22 Mei 2026, di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, menyusul maraknya keluhan masyarakat di media sosial yang bahkan menjuluki wilayah tersebut sebagai "Gotham City". Julukan ini mencerminkan tingginya angka kejahatan yang memicu rasa tidak aman di kalangan penduduk.
Keresahan publik yang meluas, terutama melalui platform media sosial, menjadi pemicu utama inisiatif ini. Fenomena "Gotham City" bukan sekadar julukan, melainkan manifestasi dari kekhawatiran mendalam warga akan keselamatan diri dan harta benda mereka saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh elemen pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Pertemuan NGOPI ini menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Kota Jakarta Barat, Kepolisian Resor (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim), serta unsur Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko) lainnya untuk menyatukan visi. Tujuannya adalah memperkuat sistem pengamanan terpadu guna mencari solusi konkret dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu meredam gelombang kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah.
Hardiyanto Kenneth, yang akrab disapa Kent, mengapresiasi respons cepat dari Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko. Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, semangat kolaborasi tersebut sangat penting untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat dapat termitigasi secara efektif, sehingga masyarakat kembali merasa aman dalam beraktivitas sehari-hari.
"Jika masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini adalah alarm serius bagi kita semua," tegas Kent, yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa rasa takut dan keresahan yang dirasakan warga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika harus keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari, yang merupakan hak dasar setiap warga negara.
Dalam perannya sebagai legislator di Kebon Sirih, Kent menyatakan komitmennya untuk memposisikan diri sebagai "Batman" yang akan selalu mengawasi situasi di Jakarta Barat. Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD DKI Jakarta akan dimaksimalkan demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan tekad untuk tidak hanya mengkritisi, tetapi juga aktif mencari solusi dan memastikan implementasinya.
Salah satu fokus pengawasan yang didesak adalah peningkatan intensitas patroli di area-area rawan, terutama jalan umum dengan pencahayaan minim. Kent juga mendesak dilakukannya pemetaan geografis secara terperinci untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kriminalitas. Dengan data pemetaan yang akurat, aparat kepolisian dapat menempatkan personel secara lebih efektif dan melakukan patroli rutin serta penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan dinilai krusial untuk memberikan efek pencegahan yang kuat.
Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti kamera pemantau (CCTV) di lokasi-lokasi strategis turut didorong sebagai solusi preventif. Pengadaan fasilitas ini disarankan dapat dilakukan melalui skema kerja sama sewa yang lebih efisien, serta optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemasangan CCTV di titik-titik vital yang kerap menjadi lokasi tindak kriminal seperti begal atau tawuran diharapkan dapat menjadi mata pengawas yang efektif.
Kriminalitas jalanan di perkotaan besar seperti Jakarta Barat bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga berdampak pada psikologi masyarakat dan iklim investasi. Rasa tidak aman dapat menghambat mobilitas warga, mengurangi aktivitas ekonomi di malam hari, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup di perkotaan. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi sangat esensial.
Upaya mitigasi yang dirancang bersama jajaran Forkopimko ini diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala. Perbaikan fasilitas penerangan jalan umum, peningkatan intensitas patroli di lapangan, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan keamanan menjadi kunci keberhasilan. Kent menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konkret dari pertemuan ini.
"Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan," tutup Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu. Ia berharap Jakarta Barat dapat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya, menanggalkan julukan "Gotham City" yang kini melekat.