Sebanyak 281 ribu anak di Provinsi Aceh tercatat belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali atau masuk kategori ‘zero dose’ selama periode 2021-2025. Angka yang mengkhawatirkan ini menempatkan Aceh dalam posisi tiga terbawah secara nasional untuk capaian imunisasi bayi lengkap pada tahun 2025. Lebih jauh, situasi di Aceh turut berkontribusi pada posisi Indonesia di urutan keenam dunia dengan angka zero dose tertinggi, mencapai total 2,3 juta anak yang belum menerima imunisasi dasar rutin, seperti dilansir Detik Health pada Kamis (21/5/2026).
Kondisi ini berbanding terbalik dengan catatan historis Aceh yang membanggakan. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdiyus, mengungkapkan bahwa pada tahun 1994, wilayah tersebut sempat menyentuh angka cakupan imunisasi 99,9 persen. Namun, kini, untuk kelompok usia 0-11 bulan, capaian imunisasi lengkap hanya mencapai 34,3 persen, sebuah penurunan drastis yang menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan otoritas kesehatan.
Ferdiyus tidak menyembunyikan keprihatinannya, terutama saat menyoroti fenomena penolakan imunisasi yang bahkan terjadi di lingkungan internal petugas medis sendiri. "Yang paling sedih lagi kita, masih ada anak-anak daripada tenaga kesehatan yang tidak mau juga diimunisasi. Masih terdapat di lapangan," tuturnya dalam media briefing bertajuk ‘Mengejar Anak Zero Dose Imunisasi di Kota Banda Aceh’ pada Kamis (21/5/2026). Situasi ini menjadi tantangan ganda bagi upaya peningkatan cakupan imunisasi.
Guna memahami akar permasalahan tingginya angka anak yang tidak divaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah memaparkan hasil riset terbaru. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Nuraihan, menjelaskan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) telah menggelar survei di Banda Aceh dan Kabupaten Pidie pada akhir tahun 2025.
Hasil survei tersebut menunjukkan pola pengambilan keputusan yang unik dalam keluarga di Aceh. Figur ayah dan nenek masih mendominasi dalam menentukan pelaksanaan imunisasi anak. "Alasan penolakan kenapa? Belum diberikan izin oleh ayahnya," kata Nuraihan, menyoroti pentingnya peran kepala keluarga dalam setiap keputusan kesehatan.
Faktor utama di balik penolakan ini adalah kekhawatiran terhadap reaksi vaksin. Nuraihan menjelaskan, "Ditemukan dari hasil kuesioner itu kekhawatiran terhadap reaksi vaksin. Jadi si ayah nggak mau ambil risiko. Dia pulang kerja di sore hari, kemudian paginya di posyandu anaknya di imunisasi, anaknya demam, rewel." Kondisi anak yang rewel pascavaksinasi, terutama demam, dinilai mengganggu waktu istirahat orang tua setelah bekerja.
Lebih lanjut, faktor hambatan lain seperti pemberian multi injeksi imunisasi juga memperparah kondisi. Ayah merasa tidak bisa beristirahat dengan tenang jika anaknya demam dan rewel akibat imunisasi. "Inilah yang menyebabkan si ayah menolak anaknya untuk imunisasi," sambung Nuraihan, menjelaskan kompleksitas alasan di balik penolakan yang seringkali tidak disadari.
Dampak dari penolakan yang terus berulang dari masyarakat ini tidak hanya berimbas pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan fisik bagi para petugas medis di lapangan. Mereka menghadapi tantangan berat dalam meyakinkan keluarga. "Sudah segala macam (usaha), tapi tetap penolakan di masyarakat, sehingga kadang-kadang petugas kami agak-agak patah hati," tutup Nuraihan, menggambarkan beratnya perjuangan para garda terdepan kesehatan.
Rendahnya cakupan imunisasi ini berpotensi besar memicu kembali wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah oleh vaksin, seperti campak, difteri, polio, dan rubela. Fenomena ‘zero dose’ ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengingat pentingnya kekebalan kelompok (herd immunity) untuk melindungi mereka yang tidak bisa divaksinasi. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya setempat menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan imunisasi.
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan kabupaten/kota terkait terus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan ini. Berbagai strategi seperti penyuluhan langsung ke masyarakat, program imunisasi keliling, hingga melibatkan tokoh agama dan adat diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi dan kepercayaan. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar ratusan ribu anak Aceh mendapatkan hak dasar mereka atas perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Masa depan kesehatan generasi penerus Aceh bergantung pada upaya kolektif ini.