Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menyatakan bahwa Jakarta secara sah masih menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan ini diambil melalui sidang putusan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, yang menolak permohonan uji materi terkait ketidakjelasan status ibu kota pasca-pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Dalam putusannya, MK menekankan bahwa status Jakarta sebagai pusat pemerintahan akan tetap berlaku hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini memberikan kepastian hukum di tengah transisi perpindahan ibu kota yang sedang berjalan.
Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusan menyatakan, "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya." Penolakan ini mengukuhkan argumentasi bahwa tidak ada kekosongan hukum terkait status ibu kota saat ini.
Permohonan uji materi sebelumnya diajukan karena adanya kekhawatiran mengenai sinkronisasi aturan dan potensi kekosongan hukum pasca-disahkannya UU IKN. Para pemohon berpendapat bahwa UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 belum secara eksplisit mengatur masa transisi status ibu kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Namun, Majelis Hakim Konstitusi memiliki pandangan berbeda. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa kekuatan hukum perpindahan ibu kota baru akan berlaku sepenuhnya setelah ditandatangani oleh Presiden. "Artinya, dalam konteks permohonan a quo, berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," ujarnya.
Dengan demikian, selama Keppres tersebut belum diterbitkan, kedudukan dan fungsi ibu kota tidak mengalami perubahan. Jakarta tetap menjalankan peran strategisnya sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan politik negara tanpa adanya jeda atau ambiguitas hukum.
Putusan MK ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh peran strategis provinsi ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia akan terus diemban hingga tahap transisi pemindahan ke IKN selesai secara administratif dan definitif.
"Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut… kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," demikian penegasan MK.
Di sisi lain, pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Otorita IKN menyatakan komitmennya untuk tetap mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku di Indonesia. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa progres pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik di IKN menunjukkan hasil yang positif dan konsisten.
Keputusan MK ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kelanjutan proses transisi ibu kota. Ini memastikan bahwa meskipun IKN sedang dibangun, Jakarta tetap memegang peranan krusial sebagai jantung pemerintahan hingga tiba waktunya penyerahan estafet secara resmi.
Bagi masyarakat Jakarta, putusan ini berarti stabilitas. Jakarta tidak hanya mempertahankan perannya sebagai pusat administrasi, tetapi juga terus menjadi daya tarik bagi wisatawan dengan berbagai destinasi populer seperti Monumen Nasional dan Kota Tua. Perpaduan sejarah dan fasilitas modern di kawasan metropolitan ini akan tetap menjadi magnet sembari menunggu proses perpindahan ke IKN rampung.
Pada akhirnya, putusan MK ini adalah langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas negara selama proses transisi ibu kota. Ini menegaskan bahwa setiap tahapan dalam pemindahan ibu kota harus berjalan sesuai koridor konstitusi, dengan Keppres sebagai kunci utama penentu status definitif IKN.