Laporan yang mengejutkan ini, sebagaimana dilansir Media Indonesia, mencatat sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, serta puluhan aktivis yang mengalami patah tulang akibat penganiayaan. Sebanyak 422 orang dari 41 negara dideportasi pada Kamis (23/5), beberapa hari setelah kapal mereka diintersepsi pasukan komando Israel. Para aktivis tersebut sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang terkepung.
Misi Global Sumud Flotilla sendiri merupakan upaya untuk menembus blokade maritim yang diberlakukan Israel di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Blokade ini telah membatasi aliran barang dan orang, menciptakan krisis kemanusiaan yang parah di wilayah tersebut. Kelompok-kelompok kemanusiaan internasional secara berkala mencoba mengirimkan bantuan melalui jalur laut, seringkali berujung pada konfrontasi dengan Angkatan Laut Israel.
Intersepsi kapal di perairan internasional menjadi titik krusial dalam insiden ini, menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas tindakan Israel di mata hukum internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan kebebasan navigasi di perairan internasional, dan intervensi militer terhadap kapal sipil di wilayah tersebut seringkali dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan.
Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, merespons tegas setelah menerima informasi mengenai perlakuan buruk yang menimpa warga negaranya di dalam tahanan Israel. "Kanada mengutuk keras perlakuan buruk terhadap warga Kanada di Israel. Mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan mengerikan ini harus dimintai pertanggungjawaban," tegas Anand, seperti dikutip BBC pada Minggu (24/5). Pernyataan ini mencerminkan seriusnya perhatian internasional terhadap insiden tersebut.
Kesaksian para korban menambah kengerian laporan ini. Seorang perwakilan relawan yang menjadi korban langsung menceritakan pengalamannya setibanya di Paris. "Saya dipukul, ditampar, disentuh, dilutut di bagian tulang rusuk, dan rambut saya ditarik. Saya trauma selama berjam-jam," ujarnya, menggambarkan kekerasan fisik dan sentuhan paksa yang dialaminya.
Jurnalis Italia Alessandro Mantovani, yang juga merupakan bagian dari flotilla, mendeskripsikan fasilitas penahanan sebagai "tempat teror". Sementara itu, aktivis Inggris Richard Johan Anderson menyuarakan kondisi dehumanisasi sistematis yang mereka alami. "Kami telah dipukuli, disiksa, didehumanisasi secara sistematis, dan kami baru saja merasakan sedikit dari apa yang dialami warga Palestina setiap hari," ungkap Anderson, menghubungkan pengalaman mereka dengan penderitaan warga Palestina.
Menanggapi tuduhan serius ini, otoritas Israel membantah keras seluruh klaim melalui pernyataan resmi dari layanan penjara dan pihak militer. Layanan penjara Israel menyebut klaim tersebut "palsu tanpa dasar faktual," sementara militer Israel (IDF) menegaskan bahwa prosedur mereka mewajibkan perlakuan hormat terhadap peserta flotilla. Namun, bantahan ini kontras dengan banyaknya kesaksian dan laporan yang muncul.
Situasi diplomatik kian memanas setelah beredar sebuah video yang menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengejek para aktivis dalam kondisi terikat. Tindakan Ben Gvir ini memicu kritik keras bahkan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri, yang menyebut aksi tersebut "tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel." Insiden video ini semakin memperburuk citra Israel di mata komunitas internasional.
Kelompok hak asasi manusia Adalah turut melaporkan adanya cedera luas dan parah di antara para aktivis. Berdasarkan laporan lembaga medis yang berafiliasi, setidaknya tiga orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif akibat kekerasan ekstrem yang diduga dilakukan oleh otoritas keamanan Israel. Kasus ini kini menyoroti kembali perlunya investigasi independen dan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik yang berkepanjangan ini.