Ribuan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, meluapkan kekesalan mereka dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Cirebon pada Senin, 25 Mei 2026. Tuntutan utama mereka jelas dan mendesak: realisasi segera pembangunan tanggul penahan ombak. Langkah ini dipicu oleh intensitas banjir rob atau pasang air laut yang kian parah, merendam permukiman dan area tambak, serta melumpuhkan roda perekonomian lokal.
Bencana musiman yang kini menjadi ancaman berkelanjutan ini telah merusak ekosistem pesisir secara masif. Dilansir dari laporan di Media Indonesia, dampak paling terasa adalah hancurnya mata pencarian utama petani tambak dan nelayan, sementara beban hidup warga tidak berkurang sedikit pun, termasuk kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang sudah tak lagi produktif.
Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Data dari masyarakat menunjukkan bahwa sekitar 70 persen area permukiman di Desa Ambulu terendam banjir rob, dengan ketinggian air yang bervariasi antara 20 hingga 50 sentimeter. Genangan air asin yang terus-menerus merendam bangunan bukan hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga mulai memicu kerusakan struktural pada fondasi rumah-rumah warga, mengancam keselamatan dan nilai properti mereka.
Sanuri, salah seorang warga Desa Ambulu, dengan nada prihatin menyatakan bahwa eskalasi bencana ini berdampak langsung pada penghasilan harian dan beban hidup masyarakat. "Kondisi banjir rob di desa kami kini semakin parah," ujarnya pada Senin (25/5). Ia menambahkan, bencana ini sebenarnya sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun di wilayah mereka, namun durasi genangan pada tahun ini menjadi yang terlama dengan frekuensi yang jauh lebih sering dibandingkan periode sebelumnya.
"Kalau dulu banjir rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan," ungkap Sanuri, menggambarkan perubahan drastis yang harus mereka hadapi. Frekuensi yang meningkat drastis ini mengindikasikan adanya pergeseran pola cuaca dan kondisi geografis yang semakin memburuk di wilayah pesisir. Kerusakan fasilitas tambak, yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar warga, membuat lahan produktif tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Permasalahan ini menjadi semakin pelik lantaran tagihan pajak tahunan atas tanah dan bangunan milik warga tetap berjalan tanpa adanya keringanan. "Sebagian besar tambak milik warga rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga banyak warga tidak memiliki penghasilan," keluh Sanuri. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan fiskal bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi darurat bencana.
Sebelum menggelar aksi di kantor bupati, masyarakat Desa Ambulu sebenarnya telah menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan sistematis terhadap banjir dan intrusi air laut kepada pihak legislatif. Pada 24 Juli 2025, tahun lalu, mereka sudah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon. Namun, hingga kini, persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis, memicu frustrasi yang berujung pada aksi massa.
Merespons gelombang protes dari masyarakat pesisir tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menyatakan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan lapangan dan menyiapkan langkah taktis darurat guna memitigasi dampak banjir. Seorang perwakilan pemerintah daerah, Agus, menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pemetaan lahan terdampak dan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak.
"Kami juga akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak," tutur Agus, menjanjikan upaya untuk meringankan beban finansial warga. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri tercatat telah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2025. Langkah mitigasi jangka panjang yang dipersiapkan mencakup rencana ambisius pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.
Proyek giant sea wall ini diharapkan dapat terintegrasi dengan program penanganan wilayah pantai utara (Pantura) Jawa yang lebih luas dari pemerintah pusat. Namun, realisasi proyek sebesar itu tentu membutuhkan waktu, pendanaan besar, dan kajian mendalam. Sementara itu, warga Ambulu terus berjuang setiap hari di tengah genangan air asin, menanti janji dan solusi konkret yang dapat mengembalikan harapan serta kehidupan normal mereka. Situasi ini menggarisbawahi urgensi mitigasi bencana di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.