Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu, 23 Mei 2026, membuat pernyataan yang mengguncang pasar global, mengklaim bahwa perdamaian dengan Iran sudah di depan mata dan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali. Deklarasi optimis ini, yang dilansir dari Media Indonesia, segera disambut dengan skeptisisme mendalam di kalangan analis dan pelaku pasar, mengingat riwayat klaim serupa yang berulang kali gagal terwujud di masa lalu.
Klaim perdamaian ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang telah lama membayangi hubungan AS-Iran, terutama terkait blokade Selat Hormuz. Selat vital ini, yang merupakan jalur maritim strategis bagi seperlima pasokan minyak dunia, telah ditutup oleh Teheran menggunakan taktik perang asimetris. Kapal cepat, ranjau laut, dan drone canggih menjadi senjata utama Iran dalam mempertahankan blokadenya, meskipun secara militer posisi Iran dikabarkan tengah terdesak.
Dampak dari blokade ini terhadap ekonomi global sangat masif. Pasokan minyak yang terputus telah mencekik banyak negara yang sangat bergantung pada energi. Data terbaru dari Kpler mengungkapkan situasi genting di Teluk Persia, di mana sekitar 166 kapal tanker dengan total muatan sekitar 170 juta barel minyak mentah masih terjebak, tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Kondisi ini menciptakan kemacetan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Proses pemulihan kapasitas transit penuh di Selat Hormuz, jika perdamaian benar-benar terjadi, diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan. Ini bukan hanya masalah memindahkan kapal-kapal yang terjebak, tetapi juga melibatkan serangkaian langkah teknis yang rumit. Penumpukan kapal tanker yang mengular harus diurai, stok gudang kilang yang berlebihan perlu dikurangi, dan sumur-sumur minyak di Timur Tengah yang telah dinonaktifkan harus direaktivasi, sebuah proses yang memakan waktu berminggu-minggu.
Lebih lanjut, infrastruktur minyak dan gas yang rusak akibat konflik atau kurangnya pemeliharaan selama periode blokade memerlukan perbaikan ekstensif, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Saat ini, sekitar 12 juta barel per hari produksi minyak mentah dan 3 juta barel produk minyak olahan dari Arab Saudi dan Irak masih dalam kondisi offline. Ketegangan yang berkepanjangan ini membuat para pedagang minyak sangat waspada, terutama setelah pengalaman klaim perdamaian palsu pada April lalu yang tidak pernah terealisasi.
Harga minyak mentah Brent, sebagai patokan global, mencerminkan ketidakpastian ini. Pada Jumat lalu, harga Brent bertengger di atas US$100 per barel. Analis dari JPMorgan memprediksi bahwa jika pembukaan selat benar-benar terwujud pada awal Juni, harga minyak rata-rata akan berada di level US$97 per barel sepanjang sisa tahun ini. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan, namun masih jauh dari harga yang nyaman bagi konsumen.
Bagi konsumen global yang mendambakan harga bensin yang terjangkau, penurunan harga Brent hingga kisaran US$60 per barel sangat diperlukan. Namun, proyeksi pasar berjangka menunjukkan bahwa level harga tersebut kemungkinan baru dapat dicapai pada tahun 2032. Ini mengindikasikan bahwa dampak ekonomi dari blokade dan ketidakpastian geopolitik ini memiliki ekor yang sangat panjang, membebani rumah tangga dan industri selama bertahun-tahun mendatang.
Selain masalah pasokan dan harga, faktor keamanan maritim juga menjadi sorotan utama. Kekhawatiran terhadap ancaman di perairan Teluk Persia telah menyebabkan perusahaan asuransi menaikkan premi perlindungan maritim hingga ribuan persen. Kenaikan biaya ini secara signifikan menambah beban operasional bagi perusahaan pelayaran. Banyak kapal diperkirakan akan tetap enggan melintas di Selat Hormuz selama Iran belum memberikan jaminan lintas bebas tanpa ancaman ranjau laut, pungutan tol ilegal, atau bentuk gangguan lainnya.
Pernyataan Donald Trump, meski penuh optimisme, harus dibaca dalam konteks sejarah konflik yang kompleks dan realitas pasar yang keras. Tantangan untuk mewujudkan perdamaian sejati dan mengembalikan stabilitas di Selat Hormuz jauh lebih besar daripada sekadar deklarasi politik. Diperlukan upaya diplomatik yang konkret, jaminan keamanan yang kuat, dan kerjasama internasional untuk mengatasi dampak ekonomi dan logistik yang telah terlanjur terjadi. Dunia akan terus mengamati apakah janji perdamaian ini akan menjadi kenyataan, atau hanya akan menambah daftar panjang klaim yang belum terwujud.