Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, baru-baru ini menyerukan kepada para pemimpin dunia dan komunitas rimbawan internasional untuk memperkuat solidaritas serta multilateralisme. Seruan mendesak ini disampaikan di tengah lanskap geopolitik global yang kian kompleks, dengan tujuan utama menjaga kelestarian hutan dunia. Momen penting tersebut terjadi saat ia berpidato pada Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin, 11 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Antoni menyoroti bahwa tantangan krisis iklim global telah mencapai tingkat yang memerlukan respons kolektif dan tindakan nyata. Meskipun situasi geopolitik saat ini seringkali diwarnai ketegangan dan kepentingan yang terfragmentasi, misi melindungi hutan sebagai "paru-paru dunia" tidak boleh terabaikan. Hutan memegang peranan krusial sebagai penyerap karbon alami, penjaga keanekaragaman hayati, serta regulator iklim global.
Ancaman terhadap hutan, mulai dari deforestasi ilegal, konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, hingga kebakaran hutan yang meluas, semakin memperparah kondisi lingkungan. Tanpa upaya terpadu, kerusakan hutan akan membawa dampak domino yang merugikan kehidupan di planet ini, termasuk kelangkaan air, hilangnya spesies, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi tantangan lintas batas negara tersebut.
Solidaritas global dinilai sebagai kunci utama, mengingat permasalahan lingkungan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan melalui pendekatan yang terfragmentasi atau hanya berfokus pada kepentingan nasional semata. Kerusakan hutan di satu wilayah dapat menimbulkan dampak global, seperti perubahan pola cuaca ekstrem dan peningkatan suhu bumi yang mengancam stabilitas ekosistem.
"Melindungi hutan dunia di tengah lanskap geopolitik yang kompleks saat ini memerlukan pembaruan semangat multilateralisme. Kita membutuhkan solidaritas yang semakin kuat serta aksi kolektif yang nyata untuk memastikan keberlangsungan hutan bagi generasi mendatang," tegas Antoni di hadapan para delegasi PBB, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Pernyataan ini menegaskan kembali urgensi kerja sama global yang melampaui sekat-sekat politik.
Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong komunitas internasional untuk memandang kawasan hutan melampaui sekat-sekat kepentingan politik maupun batas administratif. Hutan adalah warisan bersama umat manusia yang membutuhkan pengelolaan holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar komoditas atau batas teritorial. Penguatan kemitraan multipihak dipandang sebagai satu-satunya metode efektif. Kemitraan ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional.
Tujuannya adalah memobilisasi investasi yang signifikan dan dukungan teknis yang diperlukan bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya reforestasi, pencegahan deforestasi, serta pemberdayaan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan. Pendekatan komprehensif semacam ini diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Sidang UNFF21 ini sendiri merupakan platform vital bagi negara-negara anggota PBB untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam mencapai Tujuan Strategis PBB untuk Hutan 2017-2030. Tujuan-tujuan ini mencakup pengurangan deforestasi, peningkatan tutupan hutan, dan peningkatan pembiayaan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia, melalui forum ini, berupaya menyelaraskan upaya nasional dengan agenda global yang lebih luas.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan. Berbagai inisiatif seperti program Perhutanan Sosial, rehabilitasi lahan kritis, dan penurunan angka deforestasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bukti nyata kontribusi Indonesia terhadap isu iklim dan lingkungan global. Komitmen Indonesia untuk mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink pada tahun 2030 juga menjadi landasan kuat seruan ini, menunjukkan keseriusan dalam aksi nyata.
"Kami mengingatkan seluruh negara anggota PBB bahwa di tengah segala perbedaan yang ada, komitmen terhadap kelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati harus tetap menjadi prioritas bersama. Hal ini demi masa depan bumi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," pungkas Antoni, menegaskan urgensi kolaborasi global yang tak terpisahkan.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional yang strategis tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya adalah Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong agenda perlindungan hutan di kancah global.
Melalui seruan ini, Indonesia berharap dapat menginspirasi tindakan konkret yang lebih masif dan mempererat jalinan kerja sama di antara negara-negara. Hanya dengan solidaritas yang kokoh, hutan dunia dapat terus berfungsi sebagai penopang kehidupan dan keseimbangan ekosistem planet ini, terlepas dari dinamika politik yang mungkin terjadi di permukaan.