Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di sebuah padepokan tak berizin di Kabupaten Pekalongan. Kasus serius ini menyeret pengasuh sekaligus pimpinan lembaga keagamaan tersebut sebagai terduga pelaku utama, memicu desakan kuat agar keadilan ditegakkan tanpa kompromi.
Menyikapi insiden memilukan ini, Kemenag, melalui Direktur Pondok Pesantren, Basnang Said, mendesak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terberat kepada pelaku. Penegasan ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dan menegakkan keadilan bagi para korban yang mengalami trauma mendalam.
"Kemenag secara tegas mendukung proses hukum terhadap pelaku dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," ujar Basnang Said saat dikonfirmasi pada Rabu (27/5). Selain mendorong penegakan hukum, Kemenag juga menyiapkan langkah konkret berupa pendampingan psikologis dan perlindungan komprehensif. Upaya ini bertujuan agar para korban dapat segera pulih dari trauma fisik maupun psikis yang mereka alami.
Investigasi internal yang dilakukan oleh otoritas keagamaan segera setelah kasus ini mencuat, mengungkap fakta krusial. Padepokan tempat kejadian perkara dipastikan tidak memiliki izin operasional resmi maupun tanda daftar keberadaan sebagai pesantren. Status ilegal ini menjadi sorotan utama, karena ketiadaan pengawasan resmi turut menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa.
Basnang Said menegaskan bahwa lembaga semacam ini tidak mencerminkan nilai-nilai luhur dan kesucian yang dijunjung tinggi oleh pondok pesantren sejati. "Pondok yang bersangkutan perlu dicabut papan nama atau plang pondoknya karena tidak mencerminkan institusi pondok yang mengedepankan nilai luhur suci pesantren dan keteladanan nilai pesantren," tambahnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi lembaga-lembaga keagamaan lain yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi standar etika serta perlindungan.
Kasus ini menjadi momentum bagi Kemenag untuk memperketat sistem pengawasan dan regulasi perizinan operasional lembaga pendidikan keagamaan. Langkah pencegahan jangka panjang ini dirancang untuk mengantisipasi terulangnya insiden serupa, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa antara pengajar dan peserta didik.
"Kami akan memperbarui regulasi izin operasional dengan mewajibkan instrumen ramah anak yang aman dari kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa," tutur Basnang Said. Pembaruan regulasi ini akan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, setiap pondok pesantren nantinya diwajibkan menyediakan sistem pengaduan yang aman dan menjamin kerahasiaan identitas santri. Ini krusial agar korban atau saksi tidak takut untuk melapor.
Kedua, Kemenag akan mendorong pengelola pesantren untuk lebih terbuka dan proaktif dalam berkoordinasi dengan dinas terkait. Koordinasi ini dapat difasilitasi melalui Kantor Wilayah Kemenag Provinsi maupun Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Keterbukaan dan kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara pesantren dan otoritas pemerintah.
Insiden di Pekalongan ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, meskipun dalam konteks ini terjadi di lembaga yang tidak terdaftar resmi. Hal ini menggarisbawahi urgensi pengawasan yang lebih ketat, tidak hanya pada lembaga formal, tetapi juga pada praktik-praktik keagamaan yang informal atau tidak berizin. Kemenag berkomitmen untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan keagamaan, yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menimba ilmu dan membentuk karakter mulia, benar-benar bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kejahatan seksual.