Pemerintah Guatemala telah secara resmi menyetujui kerja sama militer dengan Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan gabungan yang menargetkan jaringan pengedar narkoba di wilayahnya. Keputusan ini menandai eskalasi signifikan dalam kebijakan keras Presiden AS Donald Trump terhadap kartel narkoba di Amerika Latin, membuka babak baru dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang telah lama mengakar.
Kesepakatan bersejarah ini dilaporkan pertama kali oleh The New York Times pada Kamis (28/5/2026), yang kemudian dikutip oleh Media Indonesia. Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, berhasil mencapai konsensus ini setelah melakukan pembicaraan telepon penting dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada pekan lalu. Diskusi tersebut menjadi fondasi bagi kemitraan strategis yang kini diresmikan.
Kantor Kepresidenan Arevalo telah mengonfirmasi langkah ini dengan mengirimkan surat resmi kepada Hegseth. Dalam surat tersebut, Guatemala secara eksplisit meminta dukungan dan kerja sama AS dalam operasi yang akan dipimpin oleh pasukan keamanan Guatemala untuk memerangi organisasi perdagangan narkoba. Ini menunjukkan komitmen Guatemala untuk mengambil peran utama dalam operasi tersebut.
Selain potensi serangan udara atau darat, kedua pejabat juga menyepakati adanya tindakan militer lain yang lebih luas untuk menargetkan geng narkoba. Meski demikian, rincian spesifik mengenai sifat dan cakupan operasi tersebut masih belum diungkapkan kepada publik, menimbulkan spekulasi mengenai taktik yang akan diterapkan.
Guatemala memegang peran krusial dalam rantai distribusi narkoba global. Sekitar 90 persen kokain yang masuk ke Amerika Serikat diperkirakan transit melalui Amerika Tengah dan Meksiko, menggunakan beragam modus transportasi mulai dari truk, pesawat, kapal, hingga kapal selam yang canggih. Posisi geografisnya menjadikan Guatemala titik vital bagi jalur penyelundupan.
Kebijakan "Perang Narkoba" Donald Trump telah menunjukkan intensitas yang meningkat sejak September tahun lalu. Pemerintahan Trump memulai serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di Karibia dan Samudra Pasifik Timur. Trump secara tegas menyatakan bahwa AS saat ini berada dalam kondisi perang melawan apa yang ia sebut sebagai "narco-terrorists" atau teroris narkoba, sebuah istilah yang menekankan dimensi ancaman keamanan nasional.
Namun, kebijakan yang agresif ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan legalitas operasi militer tersebut, terutama karena AS sering kali tidak memberikan bukti definitif yang kuat bahwa kapal-kapal yang menjadi sasaran benar-benar terlibat dalam perdagangan narkoba. Kekhawatiran akan pelanggaran kedaulatan dan potensi kesalahan target menjadi sorotan.
Pada Maret 2026, Presiden Trump meluncurkan aliansi pemberantasan kartel yang ambisius, melibatkan 17 negara. Aliansi ini mencakup sekutu dekat AS di kawasan tersebut, salah satunya adalah Presiden Ekuador Daniel Noboa, yang juga menghadapi tantangan serius dari kartel narkoba di negaranya. Inisiatif ini menandai upaya AS untuk membangun front regional yang bersatu.
Sebelum mencapai kesepakatan dengan Guatemala, AS telah lebih dulu menjalin kerja sama erat dengan pasukan Ekuador dalam memerangi gerilyawan penyelundup kokain. Selain itu, Biro Investigasi Federal (FBI) AS juga telah membuka kantor cabang di Ekuador. Kehadiran FBI bertujuan untuk menyelidiki kejahatan terorganisasi, pencucian uang, dan korupsi yang melibatkan kepolisian setempat, menunjukkan kedalaman masalah yang dihadapi.
Kondisi Ekuador yang dilanda gelombang kekerasan dan deklarasi "konflik internal bersenjata" oleh Presiden Noboa menjadi preseden penting bagi pendekatan AS di Guatemala. Ekuador, yang dulunya relatif damai, kini menjadi medan pertempuran sengit antar kartel, memicu intervensi AS yang serupa dengan apa yang kini direncanakan di Guatemala. Hal ini menunjukkan bahwa strategi militer gabungan mungkin menjadi respons standar AS terhadap krisis narkoba yang memburuk.
Dengan kerja sama yang diperkuat bersama Guatemala ini, diharapkan rantai distribusi narkoba internasional yang selama ini memicu kekerasan regional, destabilisasi politik, dan pencucian uang di wilayah Amerika Tengah dapat diputus secara signifikan. Keberhasilan operasi ini akan menjadi indikator penting efektivitas strategi Trump yang berani. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, mengingat kompleksitas jaringan kartel yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Upaya ini bukan hanya tentang militer, melainkan juga tentang memperkuat institusi, memberantas korupsi, dan menawarkan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang rentan.