Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) berhasil memfasilitasi kesepakatan antara Gereja Misi Sejahtera (GMS) Bantul dan elemen masyarakat terkait kegiatan keagamaan yang sempat memicu keributan. Melalui mediasi, GMS Bantul menyatakan kesediaan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas keagamaannya, menyusul belum lengkapnya dokumen perizinan pendirian dan operasional rumah ibadah tersebut. Kesepakatan ini dicapai pada Selasa, 26 Mei 2026, menyusul insiden protes yang terjadi dua hari sebelumnya.
Insiden tersebut bermula pada Minggu pagi, 24 Mei 2026, ketika Misa perdana GMS di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, diganggu oleh protes dari kelompok Front Jihad Islam (FJI). Kelompok ini mempertanyakan legalitas operasional GMS yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif. Ketegangan sempat memuncak, namun aparat kepolisian resor setempat segera turun tangan untuk mengamankan lokasi dan meredakan situasi.
Menyikapi keributan tersebut, Polda DIY segera mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi pertemuan mediasi. Mediasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, Kementerian Agama (Kemenag), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul. Hadir pula perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai, yakni Darohman mewakili Front Jihad Islam dan Pendeta Yosep Moro Wijaya dari pihak GMS.
Dalam musyawarah yang berlangsung konstruktif, pihak gereja menunjukkan itikad baik dengan bersedia melengkapi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan, baik untuk pendirian maupun operasional. Selama proses administrasi ini berjalan, disepakati bahwa kegiatan keagamaan di lokasi GMS akan ditiadakan sementara waktu. Meskipun demikian, pihak Front Jihad Islam mengizinkan jemaat yang terganggu saat insiden terjadi untuk merampungkan doa mereka.
Kombes Pol Ihsan, perwakilan dari Polda DIY, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tenggang rasa dan toleransi yang telah lama terjalin di DIY. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sembari tetap menjamin kebebasan beribadah yang dilindungi oleh undang-undang. Aparat keamanan berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk intimidasi sepihak oleh kelompok mana pun yang melanggar hukum.
"Polda DIY tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan intoleransi, intimidasi, maupun aksi sepihak oleh kelompok masyarakat yang mengganggu ketertiban umum," tegas Kombes Ihsan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial di wilayahnya. Kebebasan beragama adalah hak konstitusional, namun pelaksanaannya juga harus sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perizinan tempat ibadah.
Dalam konteks perizinan tempat ibadah di Indonesia, seringkali mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur secara detail persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadah, termasuk dukungan masyarakat sekitar dan rekomendasi dari FKUB. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dan operasional tempat ibadah tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat vital dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Sebagai wadah dialog antarumat beragama, FKUB bertugas memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi damai atas perbedaan yang muncul. Keterlibatan FKUB dalam mediasi di Bantul menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah mufakat menjadi kunci dalam menjaga kerukunan.
Situasi di lokasi kejadian di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, dilaporkan sudah kembali kondusif dan terkendali. Otoritas keamanan mengimbau seluruh warga agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial, dan memercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada penegak hukum serta pemerintah daerah. Dengan kesepakatan ini, diharapkan proses perizinan dapat segera diselesaikan, dan kerukunan antarumat beragama di Bantul dapat terus terpelihara dengan baik. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang efektif dan kepatuhan administratif dalam membangun dan menjaga harmoni sosial.